Kuliah Umum Dahlan Iskan

Berikut ini catatan saya mengikuti kuliah umum dengan tema Pengalaman Empiris dalam Melakukan Perubahan, Inovasi dan Reformasi di Sektor Publik di Auditorium Setwapres, Jumat 4 Nopember 2011, dengan pembicara utama Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Seperti biasa, Pak Dis berpenampilan sederhana dengan sepatu kets New Balance strip putih. Pada saat saya mengikuti acara di FX Plaza tanggal 26 Oktober 2011 yang lalu, sepatu kets nya tanpa strip, jadi tak kelihatan seperti sepatu kets kecuali dalam jarak dekat. Bisa dimaklumi saat itu beliau sebelum acara berada di Bandung dengan SBY sehingga harus agak formal. Karena beliau hadir sebelum acara dimulai, masih sempat juga ada acara sosialisasi bahkan saya sempat berbicara meski hanya sejenak. Acara dipandu oleh Pak Sarwono Kusumaatmaja. Lucu juga, pada saat MC mengumumkan bahwa moderator dan pembicara dipersilakan maju ke mimbar, antara pak Sarwono dan pak Dis sama-sama berebutan berada di belakang bahkan sempat secara fisik saling jorok sehingga pak Dis (sebutan Dahlan Iskan) berhasil mempersilakan pak Sarwono lebih dahulu naik ke atas mimbar.

Paparan Pak Dis

Seperti biasa, Pak Dis memberikan paparan tanpa power point slides dan beliau mengambil posisi berdiri sambil memegang mikrofon.  Tak lama ia berbicara, hanya selama 15 menit dan selebihnya ia mengundang diskusi dengan hadirin yang hadir.

Dalam paparan singkatnya, ia mengulas tiga hal yang ia lakukan selama di PLN:

1. Mencabut SK Direksi karena menghambat pengambilan keputusan. Ia memberi contoh begitu lamanya PLN saat itu mengambil keputusan karena adanya SK yang mengharuskan semua direksi harus tanda-tangan. Satu tahun penggantian komputer di cabang Cawang belum selesai. Untuk itu ia mencabut SK tersebut dan membentuk komite agar pengambilan keputusan menjadi cepat. Apa-apa yang dputuskan oleh Komite, direksi tinggal menyetujuinya. Semua permasalahan dibahas oleh komite sehingga keputusan cepat diambil, tidak berlarut-larut.
2. Dulu ada layer namanya KPUB  di bawah Direksi langsung dibubarkan karena menyulitkan Kepala Wilayah dalam mengambil keputusan, mereka tak mendapatkan akses ke Direksi karena ada layer ini. Ada 16 KPUB di seluruh Indonesia dan dibubarkan oleh Pak Dis. “Saya tak punya staff ahli / khusus. Saya harus sepenuhnya percaya kepada struktur. Saya harus percaya kepada kepala divisi, percaya kepada GM sampai akhirnya ketahuan bahwa mereka tak bisa dipercaya”, ujarnya tegas.
3. Kepala Cabang secara pekerjaan telah kehilangan 70% dari pekerjannya karena diambil alih oleh teknologi. Maka, layer ini harus dihapus. Permasalahannya, bagaimana dengan 30% sisa pekerjaan? Maka 10% yang masih bersifat strategis dilimpahkan ke layer di atasnya dan yang 20% diberdayakan ke ranting yaitu unit yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Unit ini memang harus kuat. Memang prosesnya tak mulus karena Makassar demo. “Namun saya tak mundur. Bahkan saya sempat ingin menempeleng Kepala Cabangnya karena sebelumnya menjamin bahwa skala kegoncangan hanya 15 dari 100. Seminggu setelah keputusan membubarkan, saya kemballi ke Makassar karena saya ragu apa jaminan tak ada guncangan itu benar terjadi. Saya tanya satu per satu dan Kepala Cabang meyakinkan saya bahwa skala keguncangan tak akan lebih dari 15. Eh kemudian malah terjadi demo. Karena kalau skala keguncangannya 70, saya akan tunda dulu. Namun karena 15 saya berani membubarkan saat itu. Namun akhirnya saya tahu bahwa Kepala Cabang tersebut tak sepenuhnya salah karena dia mengalami tekanan berbagai pihak juga”, ujarnya. Secara keseluruhan PLN telah memangkas organisasi dari 5 menjadi 3 layer saja.

Pak Dis juga mengungkapkan sebuah rumus sederhana:

Di dalam organisasi, yang brengsek biasanya hanya 10% saja atau maksimum 15%. Kemudian yang memiliki integritas yang tinggi sekitar 10%. Kalau yang memimpin dari yang brengsek maka yg 80 % tidak berbuat apa-apa dan menerima begitu saja. Tapi kalau yg memimpin adalah yang memiliki integritas bagus, maka dia akan bilang “Nah ini pemimpin yang baik …!”. Maka yang 90% akan berubah baik.

Menanggapi Pertanyaan

Seputar surat edaran (SE) tentang hari Selasa jam 7 sampai dengan 10 sebagai hari rapat. Pertimbangannya kalau Senin biasanya banyak direksi BUMN yang dalam perjalanan pelang kampung sehingga kurang praktis kalau hari Senin digunakan untuk rapat. Selain itu hari Senin biasanya orang masih melakukan koordinasi internal setelah akhir pekan. Hari Selasa dipilih karena tak terlalu awal dan tak terlalu akhir dan masih ada sisa hari (Rabu sampai Jumat) untuk menjalankan keputusan rapat. Untuk itu itu Pak Dis telah minta ke Kementerian lain agar tidak mengundang rapat dengan Direksi BUMN pada haris Selasa antara jam 7:00 sampai dengan 10:00 karena semua direksi BUM mengadakan rapat pada saat itu. “Saya juga akan bilang ke DPR agar tak mengundang BUMN manapun rapat pada hari Selas pagi tersebut” kataya. Ia menekankan untuk menggunakan SE sebagai senjata menolak rapat di luar BUMN. Kalaupun tak ada Dirut jangan sampai rapat tidak jalan, tetap harus berjalan meski Dirut sedang tak ada di tempat.

Rapat antara Direksi dan Dewan Komisaris pun tak boleh lagi dihadiri oleh selain anggota Direksi dan Komisaris. Ini tak boleh terjadi lagi. Kalau memang tidak mampu jadi komisaris ya minta berhenti, jangan menyerahkan kepada orang lain untuk bertanya kepada direksi. Apalagi kalau yang menjadi staff dari Dekom itu dulu bekas karyawan yang pada saat aktif pun juga tak berprestasi apa-apa. Apa yang diharapkan dari staff seperti ini. Makanya mulai sekarang tak boleh lagi ada orang lain selain anggota Direksi dan anggota Dekom yang boleh ikut rapat. Kalau sekretaris yang sifatnya mencatat boleh, itupun hanya dua orang saja: satu sekretaris masing-masing untuk DeKom dan Direksi. Gak level kalau staff Dekom menanyakan sesuatu ke Direksi BUMN. Ini harus diatur.

Menteri BUMN telah melimpahkan 18 kewenangan kepada Direksi BUMN. Pelimpahan ini harus dilakukan agar semuanya berjalan cepat. Orang kalau diberi kepercayaan akan muncul tanggung-jawabnya.

PLN pernah puasa SPPD selama Mei 2011. Kenapa saya lakukan karena saya prihatin dengan jumlah SPPD yang begitu banyak yaitu 28 ribu per bulan sehingga perlu kejutan dengan melakukan puasa tersebut. Ternyata lumayan hasilnya, setelah puasa tersebut jumlah SPPD turun sebesar 30%.

Menanggapi sustainability sepeninggal Dahlan Iskan di PLN: Yang ngincar kursi direksi banyak sekali. Pada saat saya diminta memimpin PLN saya minta dua syarat: pertama, dapat ijin dari dokter karena saya pernah transplantasi hati, kedua: saya diberi kebebasan memilih direksi. Saya menyadari sepenuhnya harus memilih direksi yg bagus dan bisa jadi Dirut nantinya. Tak lagi musti pinter syaratnya tapi ada dua syarat lainnya: Integritas dan Antusias. Tak bisa salah satunya saja. Ada anak perusahaan PLN yang integritasnya tinggi namun tak ada antusias. Dia maunya masuk surga sendiri, maka harus digantikan oleh yang memiliki keduanya. Level 2 PLN sudah tertata. Level 3 tahun ini diselesaikan. Siapa saja ditunjuk akan baik.

Fit and Proper test mengguncang perusahaan. Ada contoh sebuah BUMN yang Dirut nya akan digantikan. Kemudian dilakukan F&P test untuk direktur yang akan menggantikannya. Kemudian prosesnya menggantung tak diputuskan sampai setahn. Sementara dalam proses itu di perusahaan tersebut terjadi kegunacngan karena orang sudah membicarakan bahwa Dirut akan digulingkan dan Direktur lainnya menggantikan. Akhirnya saya turun tangan dan cek dengan Dekom. Ternyata menurut Dekom sang Dirut ini kinerjanya bagus. Akhirnya saya putuskan tak menggant Dirut dan menyerahkan urusan memberi tahu Direktur yang diisukan akan menggantikan Dirut. Terserah Dekom apakah mau memberhentikannya atau tetap di pos nya.

Orang kalau diberi kepercayaan akan muncul tanggung-jawabnya.

Dahlan Iskan

Dalam menanggapi setiap pertanyaan hadirin, Pak Dis tak selalu menjawab setiap pertanyaannya bila itu bukan dalam bidang atau kapasitasnya untuk menjawab.

• Pada saat ada hadirin yang menanyakan seputar permasalahan di dalam BUMN terkait Pak Dis mengatakan bahwa itu silakan ditanyakan kepada Direksi BUMN tersebut.
• Ketika ada pertanyaan terkait reformasi birokrasi nasional, ia mempersilakan Wamen PAN & RB Prof Eko Prasodjo untuk naik ke mimbar menjelaskan reformasi birokrasi nasional. Bahan, pak Dis menanyakan kepada WamenPAN tentang realisasi reformasi di KemenPAN.

Pak Dis menyimak penjelasan WamenPAN tentang reformasi birokrasi nasional.

Salam,

G